PENGGUNAAN TANAH DI WILAYAH KOTA PESISIR

Indonesia dikenal sebagai negara yang tangguh dalam pelayaran, baik nasional maupun internasional, yang diperlihatkan dengan banyaknya kota-kota pesisir di Indonesia. Pertambahan jumlah penduduk di kota pesisir sejalan dengan sejarah peradaban suku bangsa yang bermukim di sepanjang pesisir di Indonesia. Jumlah kota pesisir di Indonesia (ibukota provinsi) berjumlah 24 kota (Gambar 1). Kota Banda Aceh, Medan, Padang, Bengkulu, Lampung, Pangkal Pinang dan Kota Tanjung Pinang terdapat di Pulau Sumatera (7 kota). Di Pulau Jawa terdapat Kota Serang, Jakarta, Semarang, dan Kota Surabaya (4 kota). Kota Denpasar, Mataram dan Kota Kupang untuk Kepulauan Sunda Kecil (3 kota). Di Maluku dan Papua terdapat Kota Ambon, Ternate, Manokwari dan Jayapura (4 kota). Di Sulawesi terdapat Kota Manado, Gorontalo, Palu, Kendari, Mamuju dan Kota Makassar (6 kota). Di Kalimantan tidak ada ibukota provinsi yang berada di pesisir. Kota pesisir di Indonesia terbagi 2 secara umum yakni masuk dikategori berada/berhadapan dengan laut dalam dan laut luar/depan. Laut luar/depan adalah laut yang langsung berhubungan dengan laut lepas atau samudera.

Faktanya pembangunan atau perkembangan kota pesisir di laut dalam Indonesia lebih maju dibandingkan kota pesisir yang berhadapan dengan laut luar/depan Indonesia. Kota pesisir di laut dalam terdapat di Kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang dan Kota Lampung (di Pulau Sumatera 5 kota), Kota Serang, Jakarta, Semarang dan Kota Surabaya (di Pulau Jawa 4 kota), Kota Mataram dan Kota Kupang (di Kepulauan Sunda Kecil 2 kota), Kota Ambon dan Ternate (di Maluku 2 kota), Kota Kendari, Mamuju, Palu dan Kota Makasar (di Pulau Sulawesi 4 kota). Kota Padang, Bengkulu, Denpasar, Jayapura, Manokwari, Manado dan Gorontalo dikategorikan langsung berhadapan dengan samudera/laut lepas.

Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan bertambah luasnya kota pesisir yang ada di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1971 berjumlah 119.208.229 jiwa, tahun 1990 meningkat menjadi 179.378.946 jiwa dan tahun 2000 penduduk Indonesia telah menjadi 205.754.808 jiwa. Tahun 2005 menurut Supas penduduk Indonesia menjadi 218.868.791 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak di Indonesia menurut Supas 2005 (sepuluh besar) adalah Provinsi Jawa Barat 38 juta jiwa (1), Provinsi Jawa Timur 36 juta jiwa (2), Provinsi Jawa Tengah 31 juta jiwa (3), Provinsi Sumatera Utara 12 juta jiwa (4), Provinsi Banten 9 juta jiwa (5), Provinsi DKI Jakarta 8 juta jiwa (6), Provinsi Sulawesi Selatan 7,5 juta jiwa (7), Provinsi Lampung 7 juta jiwa (8), Provinsi Sumatera Selatan 6 juta jiwa (9) dan sisanya masih dibawah angka 5 juta jiwa. (Lihat Tabel 1). Tahun 2010 hasil sensus penduduk tercatat yakni jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 237.000.000 jiwa (BPS, 2010).

Penggunaan tanah adalah cerminan dari kehidupan masyarakat, maka penggunaan tanah di perkotaan akan sangat berbeda dengan penggunaan tanah di pedesaan. Penggunaan tanah di kota pesisir berbeda dengan penggunaan tanah di kota pedalaman, demikian pula dengan perdesaan di pesisir dan perdesaan di pedalaman, penggunaan tanah perdesaan juga berbeda. Perubahan penggunaan tanah, terutama meningkatnya penggunaan tanah permukiman dan pertanian akan mengurangi jumlah penggunaan tanah hutan. Kondisi ini akan berdampak pada peningkatan cemaran yang masuk ke dalam badan air atau sungai, dimana cemaran tersebut pada akhirnya masuk kedalam laut, terutama akan berdampak lebih dahulu pada kondisi lingkungan pantai di sekitar kota pesisir.

Perubahan penggunaan tanah di kawasan wilayah pesisir harus mendapat perhatian oleh Pemerintah daerah dalam merencanakan tata ruang kota atau wilayahnya. Penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan kondisi tanah, akan mengakibatkan perusakan tanah secara tidak langsung dan dapat mempengaruhi ekosistem yang telah ada. Pembangunan sebuah kawasan setidaknya lebih memperhatikan pada dampak lingkungan yang akan ditimbulkan bukan penggunaan atau manfaat pembangunan itu semata. Selain itu Pembangunan juga harus berdasarkan kultur, budaya masyarakat di wilayah tersebut, sesuai kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu perlu berbagai pihak memperhatikan dan turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dan wilayahnya, khususnya wilayah pesisir yang setiap tahunnya mengalami abrasi dan pencemaran.